Korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki dampak yang merugikan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:
Meningkatnya biaya proyek
Korupsi dapat menyebabkan biaya proyek menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini terjadi karena adanya pihak-pihak yang menambahkan margin keuntungan mereka sendiri dalam harga proyek. Dampaknya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru digunakan untuk kepentingan pribadi.
Menurunnya kualitas barang dan jasa
Korupsi dapat membuat pemerintah memilih pemasok yang kurang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi karena pemasok yang berkualitas dan memiliki harga yang wajar tidak dianggap karena tidak memberikan keuntungan yang sebesar pemasok yang korup. Dampaknya, barang dan jasa yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.
Menurunnya pelayanan publik
Korupsi dapat membuat pemerintah mengalokasikan dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik ke dalam kantong para koruptor. Hal ini membuat pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat menjadi terganggu dan tidak optimal.
Menurunnya kepercayaan masyarakat
Korupsi dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan sistemnya. Masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak adil dalam memperlakukan kepentingan masyarakat dan lebih memperhatikan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampaknya, masyarakat menjadi apatis dan tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah.
Menghambat pembangunan
Korupsi dapat menghambat pembangunan karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dialihkan ke dalam kantong para koruptor. Hal ini membuat proyek-proyek pembangunan menjadi terhambat atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Dampaknya, pembangunan yang seharusnya dilakukan untuk kemajuan masyarakat menjadi terhambat atau tidak terjadi sama sekali.
Dalam jangka panjang, korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat merugikan masyarakat secara besar-besaran dan menghambat kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
