Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda). Keuangan daerah yang dikelola dengan baik dapat mendukung pembangunan daerah secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan yang kurang baik dapat menimbulkan masalah serius, seperti pemborosan, inefisiensi, dan bahkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah menetapkan berbagai regulasi dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang harus dipatuhi oleh Pemda. Salah satu yang paling penting adalah Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan keuangan ini harus dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi.
Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang lebih terperinci dituangkan dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020, yang memberikan panduan lengkap bagi Pemda dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Permendagri No. 77 Tahun 2020: Landasan Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No. 77 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis yang mengatur seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Aturan ini bertujuan untuk menyelaraskan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip-prinsip keuangan negara yang berlaku secara nasional.
Adapun beberapa hal utama yang diatur dalam Permendagri ini meliputi:
a. Penyusunan Anggaran Daerah
Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengatur tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta berbasis kinerja. Artinya, anggaran yang disusun oleh Pemda harus mencerminkan rencana kegiatan yang jelas, memiliki indikator kinerja yang dapat diukur, dan bertujuan untuk mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Dalam penyusunan APBD, Pemda juga diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang bertujuan untuk menyerap aspirasi publik. Ini memastikan bahwa APBD mencerminkan prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
b. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah
Pengelolaan keuangan daerah mencakup bagaimana Pemda mengelola pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, dan pendapatan lain yang sah. Permendagri memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi, agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi pengeluaran, Permendagri juga mengatur tentang bagaimana Pemda harus menyusun rencana belanja yang memprioritaskan program-program yang berkaitan dengan pelayanan publik, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi lokal. Belanja daerah harus dilakukan secara efisien dan menghindari pemborosan, dengan tetap mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
Pelaksanaan anggaran merupakan tahap kritis di mana program-program yang telah direncanakan mulai dijalankan. Pemda harus memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan APBD yang telah disetujui. Di sini, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting, karena setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Permendagri No. 77 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis tentang tata cara penatausahaan keuangan daerah, termasuk bagaimana pencatatan keuangan harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu, serta bagaimana laporan realisasi anggaran harus disusun.
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Permendagri mengharuskan Pemda untuk menyusun laporan keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini harus disampaikan secara berkala dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Pertanggungjawaban keuangan daerah juga mencakup kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta memberikan penjelasan tentang penggunaan anggaran dan capaian kinerja yang telah diraih.
3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan pada sejumlah prinsip utama yang menjadi pedoman dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Berikut adalah beberapa prinsip yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020:
a. Transparansi
Pemda wajib menyediakan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat terkait pengelolaan anggaran. Informasi mengenai pendapatan, belanja, dan realisasi anggaran harus tersedia bagi publik agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola. Transparansi ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
b. Akuntabilitas
Setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemda harus memastikan bahwa pengeluaran anggaran sesuai dengan program-program yang telah direncanakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas ini juga dituntut dalam hal pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan aset yang dibiayai oleh anggaran daerah.
c. Efisiensi dan Efektivitas
Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan cara yang efisien, yaitu meminimalkan biaya untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta efektif, yaitu mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Efisiensi dan efektivitas ini menjadi ukuran utama dalam pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK terhadap pemerintah daerah.
d. Berbasis Kinerja
APBD harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja, artinya setiap anggaran yang dikeluarkan harus terkait dengan capaian program dan indikator kinerja yang terukur. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memberikan hasil yang nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik.
4. Tantangan dalam Penerapan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Meskipun Permendagri No. 77 Tahun 2020 memberikan panduan yang jelas, tantangan dalam penerapan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah masih tetap ada. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemda antara lain:
a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Banyak daerah yang masih mengalami keterbatasan dalam hal SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan. Keterbatasan ini dapat menyebabkan kesalahan administrasi, pencatatan keuangan yang tidak akurat, hingga inefisiensi dalam pelaksanaan anggaran.
b. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan
Dalam beberapa kasus, Pemda mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mematuhi peraturan dan pedoman teknis yang ditetapkan, baik karena kurangnya pemahaman, prosedur yang rumit, atau karena adanya kendala politik dan birokrasi. Ketidakpatuhan ini sering kali berujung pada temuan pemeriksaan oleh BPK yang menunjukkan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran.
c. Pengawasan yang Lemah
Pengawasan internal di banyak Pemda masih lemah, yang menyebabkan risiko penyalahgunaan anggaran semakin tinggi. Selain itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi dari hasil audit BPK sering kali tidak dilaksanakan secara efektif.
5. Upaya Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
a. Peningkatan Kapasitas SDM
Pemda perlu memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan agar lebih memahami aturan-aturan keuangan dan dapat mengelola anggaran dengan lebih baik.
b. Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA), dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
c. Pengawasan yang Lebih Ketat
Penguatan fungsi pengawasan, baik internal maupun eksternal, sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan aturan. Pemda harus bekerja sama dengan BPK dan aparat pengawas internal untuk meningkatkan kualitas pengawasan.
Penutup
Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 merupakan panduan penting bagi Pemda untuk mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, Pemda dapat memastikan bahwa anggaran yang dikelola digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan pedoman ini harus diatasi dengan peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan yang lebih ketat agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik di masa depan.
