UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah memiliki kebijakan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada UMKM

Secara keseluruhan, mempercepat penyerapan APBN dan APBD memiliki banyak manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian negara.

Probity audit pada pengadaan barang jasa pemerintah adalah proses pemeriksaan independen terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Audit pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen terhadap proses pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah.

Manajemen risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko

Kontrak multiyears dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah adalah kontrak yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun atau lebih dari satu anggaran tahun.

Korupsi adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi kualitas barang atau jasa yang dihasilkan oleh pemerintah. Jika ada korupsi dalam proses pengadaan atau pengelolaan sumber daya publik, maka kemungkinan besar kualitas produk akhir akan menurun

Dalam jangka panjang, korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat merugikan masyarakat secara besar-besaran dan menghambat kemajuan suatu negara.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh beberapa peraturan baik undang-undang, peraturan pemerintah, dan tentu saja Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan operasional dan pembangunan infrastruktur. Ada beberapa jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia