Dalam jangka panjang, korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat merugikan masyarakat secara besar-besaran dan menghambat kemajuan suatu negara.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh beberapa peraturan baik undang-undang, peraturan pemerintah, dan tentu saja Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan operasional dan pembangunan infrastruktur. Ada beberapa jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia

Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Indonesia dan dunia bisnis memiliki perbedaan dalam beberapa hal yang menyebabkan pula perbedaan cara menyikapinya

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) kembali menyelenggarakan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahliaan Pengadaan Barang/Jasa di bulan Oktober minggu lalu, yaitu PBJ In House. Peserta berasal dari satu Instansi yang sama yaitu dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang masing-masing…