Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berikut ini beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pengaturan, pengawasan, dan pemeliharaan barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau suatu instansi pemerintah yang menjadi tanggung jawab kepala daerah.

SAKIP merupakan sebuah upaya yang positif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah tersebut

Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Public-Private Partnership (PPP) adalah suatu bentuk kemitraan strategis antara pemerintah dan badan usaha

Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mengacu pada persentase nilai total dari barang atau jasa yang dibeli oleh pemerintah yang berasal dari sumber daya dalam negeri, dibandingkan dengan sumber daya yang diimpor dari…

Inovasi pembiayaan untuk infrastruktur berkelanjutan adalah metode atau cara baru untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Digitalisasi pengadaan dari hulu sampai hilir merujuk pada penerapan teknologi digital dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pengujian, pengiriman, hingga pembayaran.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah memiliki kebijakan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada UMKM

Secara keseluruhan, mempercepat penyerapan APBN dan APBD memiliki banyak manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian negara.

Probity audit pada pengadaan barang jasa pemerintah adalah proses pemeriksaan independen terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.