Whistleblowing System atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sistem ini dirancang untuk memberikan ruang aman bagi pegawai atau pihak lain yang mengetahui adanya pelanggaran agar dapat melaporkannya…

Mendeteksi penyimpangan anggaran sejak dini adalah upaya penting untuk menjaga integritas penggunaan dana publik dan memastikan program berjalan sesuai tujuan. Penyimpangan anggaran bukan selalu berarti korupsi; sering berupa kesalahan administrasi, perencanaan yang kurang matang, atau ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi…

Gratifikasi menjadi salah satu persoalan serius yang mengancam integritas birokrasi. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penerimaan hadiah, uang, atau keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatan dapat mengikis kepercayaan publik, merusak tata kelola, dan menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan. Oleh karena itu,…

Manajemen risiko fraud di instansi pemerintah adalah rangkaian kegiatan sistematis yang dirancang untuk mengenali, menilai, mencegah, mendeteksi, dan merespons segala bentuk penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan kecurangan yang bisa merugikan keuangan negara, merusak kepercayaan publik, dan mengganggu pelayanan publik. Di lingkungan…

Korupsi dalam layanan publik bukan hanya masalah hukum; ia merusak kepercayaan masyarakat, menghambat pembangunan, dan mengurangi kualitas layanan yang seharusnya diterima warga. Ketika sumber daya publik disalahgunakan atau pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, efeknya terasa luas: anggaran tidak dimanfaatkan…

Pendahuluan Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sektor publik di Indonesia. Pengadaan yang melibatkan anggaran besar dan proses kompleks menjadi lahan subur bagi praktik fraud, mulai dari mark-up harga, kolusi dengan rekanan, hingga…

Pendahuluan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) memainkan peran sentral dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN diharapkan tidak hanya memiliki kualifikasi profesional dan kompetensi teknis, namun juga menjunjung tinggi…

Pendahuluan Gratifikasi kerap dianggap sebagai pemberian hadiah atau imbalan yang sifatnya wajar dalam hubungan sosial, namun dalam konteks pemerintahan atau penyelenggaraan publik, gratifikasi memiliki konotasi berbeda dan berpotensi merusak integritas. Di Indonesia, gratifikasi adalah penerimaan apa pun yang berhubungan dengan…