Penetapan indikator kinerja pada LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah salah satu bagian penting dari proses perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah.

Mengevaluasi dokumen penawaran teknis pada tender pemerintah adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa pemenang tender memiliki kemampuan dan kualifikasi yang tepat untuk menyelesaikan proyek dengan sukses.

Ilmu pengadaan memiliki peran penting bagi pengacara, praktisi hukum, dan biro hukum karena terkait dengan proses pembelian barang dan jasa yang melibatkan kepentingan publik dan swasta.

Pelaksanaan tender di pemerintah biasanya dilakukan untuk memilih pihak atau perusahaan yang akan diberikan kontrak untuk melaksanakan proyek atau pekerjaan tertentu.

Pengadaan swakelola adalah proses pengadaan barang atau jasa oleh suatu instansi atau organisasi yang dilakukan secara mandiri dan tidak menggunakan jasa pihak ketiga atau outsourcing

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RUPBJ) adalah suatu dokumen perencanaan yang dibuat oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa.

Program mutu konstruksi adalah suatu sistem manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan konstruksi dilakukan dengan standar mutu yang tinggi.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi adalah sebuah sistem yang dibuat untuk memastikan bahwa semua pekerja di industri konstruksi dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Sistem pelaporan pekerjaan konstruksi di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016

Tahapan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi di Indonesia, pada peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi