Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berikut adalah tahapan umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah :
Perencanaan Pengadaan
Tahap ini dimulai dengan penyusunan rencana pengadaan, yang terdiri dari rancangan perencanaan pengadaan dan dokumen perencanaan pengadaan. Tahap ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan barang/jasa, menetapkan sumber pembiayaan, dan menentukan tahapan pengadaan selanjutnya.
Pengumuman
Setelah tahap perencanaan, dilakukan pengumuman pengadaan melalui media elektronik atau media cetak. Pengumuman ini berisi informasi tentang jenis barang/jasa yang akan diadakan pengadaan, waktu dan tempat penyerahan dokumen pengadaan, serta persyaratan peserta pengadaan.
Pendaftaran
Peserta pengadaan yang memenuhi persyaratan diharuskan mendaftar untuk mengambil dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan berisi ketentuan teknis dan administrasi, serta formulir yang harus diisi oleh peserta.
Penyusunan dan Penyerahan Penawaran
Peserta pengadaan harus menyusun penawaran sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan, dan kemudian menyerahkannya pada waktu yang ditentukan.
Evaluasi dan Penentuan Pemenang
Panitia pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. Pemenang ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
Pelaksanaan Kontrak
Setelah pemenang ditentukan, dilakukan pembuatan kontrak antara pemenang dan pihak pemerintah yang mengadakan pengadaan. Kontrak berisi rincian tentang barang/jasa yang akan diserahkan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta persyaratan lainnya.
Pengawasan dan Pemeliharaan
Setelah kontrak ditandatangani, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan untuk memastikan bahwa pemenang memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Jika terdapat masalah atau kekurangan, dilakukan pemeliharaan atau perbaikan sesuai dengan ketentuan kontrak.
Itulah tahapan umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Penting bagi pemerintah dan peserta pengadaan untuk mematuhi aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal.